MARTAPURA — Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organisasi Masyarakat Projo Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Ruslan Komarudin, S.AP, menyikapi perkembangan dinamika politik nasional pasca Berhentinya Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Dalam pernyataannya, Ruslan menegaskan bahwa langkah yang diambil Gibran tidak akan mengubah sikap organisasi Projo di tingkat daerah. “Sejak awal, apa pun yang terjadi, kami dari Projo tetap konsisten memberikan dukungan kepada pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Dukungan ini kami berikan karena kami percaya visi pembangunan yang dibawa untuk bangsa dan negara,” ujar Ruslan, Sabtu (21/11/2026).
Meski demikian, Ruslan juga menyadari adanya berbagai dinamika yang berkembang di masyarakat, termasuk penurunan tingkat elektabilitas Presiden Prabowo yang dilaporkan dari waktu ke waktu. “Kami melihat dan memahami berbagai perkembangan yang ada, termasuk kemungkinan turunnya elektabilitas saat ini. Namun itu bukan alasan bagi kami untuk berbalik arah,” tegasnya.
Dukungan Bersikap Kritis
Poin penting yang juga disampaikan H.Hidayat Comsu sebagai ketua DPD-Projo Sumsel. bahwa dukungan yang diberikan Projo bukan berarti menutup mata terhadap segala hal. “Sekalipun kami mendukung, kami tetap akan bersikap kritis. Karena bagi kami, dukungan yang bertanggung jawab adalah dengan ikut mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berada di jalur yang benar untuk kepentingan rakyat,” katanya.
Ia menyoroti dua program unggulan pemerintahan saat ini yang dinilainya masih menyisakan banyak catatan penting, yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
“Sekilas tujuannya sangat baik dan mulia. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, kami menemukan banyak sekali kejanggalan dan realita yang tidak sejalan dengan rencana awal,” jelas Ruslan.
Kendala di Tingkat Desa
Lebih rinci, Ruslan menyampaikan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat desa. “Kami menerima banyak masukan dari para perangkat desa dan warga, bahwa alokasi dana desa ikut terserap atau teralihkan untuk kebutuhan program-program tersebut. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan pembangunan di tingkat desa menjadi sedikit terhambat, dan prioritas kebutuhan warga desa menjadi tertunda karena anggarannya terbagi ke program lain yang belum tentu siap pelaksanaannya,” ungkapnya.
Ruslan berharap catatan kritis ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat. “Kami berharap pemerintah mau mendengar suara di lapangan. Perbaikan dan penyesuaian sangat diperlukan agar program yang dirancang benar-benar tepat sasaran, tidak membebani keuangan desa, dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat kecil di daerah,” pungkasnya. terakir JANGAN SAMPAI DIBILANG RAKYAT MENINGGALKAN PEMERINTAH TETAPI PEMERINTAH LAH YANG MENINGGAL KAN.RAKYAT.










